Press "Enter" to skip to content

DPRD Purwakarta Sahkan Tiga Raperda

PURWAKARTA – Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 PP No. 12/2018, Raperda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapat keputusan bersama. Demikian disampaikan Ketua DPRD Purwakarta H. Sarif Hidayat, saat membuka rapat paripurna DPRD Tingkat II, Kamis (21/2).

Agenda rapat adalah pembahasan dan keputusan 3 Raperda, yakni tentang penyelenggaraan Rumah Susun, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan pengelolaan air limbah domestik. DPRD dan Bupati sepakat memutuskan tiga Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Wakil Bupati H. Aming, unsur pimpinan DPRD, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, para anggota DPRD, dan segenap jajaran OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Setelah menyimak pandangan Pansus A, B, dan C, maupun pandangan fraksi-fraksi, Bupati menegaskan persetujuannya, karena secara keseluruhan dapat memahami konteks dan kontennya. “Ini demi adanya kepastihan hukum tentang permukiman dan kualitas lingkungan hidup, serta pengelolaan ekonomi perdesaan. Mengingat harga tanah semakin mahal, maka rumah susun adalah solusi paling tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Bumdes, akan mendorong kemandirian desa dalam hal meningkatkan perekonomiannya. Dan, pengelolaan air limbah domestik sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan, khususnya kualitas air dimasa yang akan datang,” ujar Anne.

Anne berharap, kerjasama yang telah terbina baik dengan anggota DPRD harus tetap terjalin, mengingat masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama. “Terutama kita harus segera menyelesaikan Raperda RPJMD yang berkaitan dengan visi-misi pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Pansus A Entis Sutisna, juru bicara Pansus B Hidayat, dan juru bicara Pansus C Komarudin Noor, dalam pandangannya mengatakan, bahwa Raperda ini telah melalui rapat dan kajian yang mendalam, baik secara internal, dengan pemerintah daerah, maupun dengan pihak pemerintah daerah dan DPRD lain yang dijadikan study banding.  Dan, telah dilakukan pembahasan pula dalam rapat gabungan komisi.

Sementara itu, bertindak selaku juru bicara dalam pandangan fraksi-fraksi adalah H. Komarudin (F.Golkar), Lina Yulianti (F.PDIP), Sri Fitri Fatmawati (F. Gerindra), Asep Saepudin Saeful Milah (F.PKB),  Komarudin Noor (F.PPP), Darmita (F. Hanura), Astri Novita Sari (F.Nasdem),  Mas Mastur (F.Amanat Demokrat).

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD juga mengumumkan pembentukan tiga Pansus baru untuk menyelesaikan tiga Raperda tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSAR), dan perubahan atas Perda No.2/2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Adapun Ketua Pansus A adalah H. Ade Ahmad, SE (Fraksi Hanura) dan Wakil Zaenal Arifin (Fraksi PPP), Ketua  Pansus B adalah H. Komarudin, SH (Fraksi Golkar) dan Wakil Hidayat, S.Th.I (Fraksi PKB), sedangkan Ketua Pansus C  adalah Ujang Rosadi (Fraksi PDIP) dan Wakil Alaikassalan, SH,I (Fraksi PKB) (BP-01/Rls)

 

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *