Press "Enter" to skip to content

Pemprov Jabar Diminta Tindak Tegas Para Pelaku Tambang Ilegal di Purwakarta

Purwakarta BeritaPurwasuka – Maraknya pertambangan ilegal di kabupaten Purwakarta salah satu pengamat lingkungan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta tegas dan tidak pandang bulu untuk menindak tegas. Pasalnya, selain merusak lingkungan yang dapat menyebabkan rawan terjadinya bencana alam, juga berpotensi merugikan negara yang tidak sedikit. Bahkan, maraknya penambangan ilegal di Purwakarta diduga menjadi ajang pungli oleh sejumlah oknum oknum tertentu.

Salah satu Tokoh Masyarakat yang juga pemerhati lingkungan Purwakarta, H. Agus Mulyana mengatakan Pemprov Jabar dan aparat berwenang harus tegas menindak pertambangan ilegal di Purwakarta.

“Di Purwakarta hanya 17 tambang yang sudah memiliki izin atau legal, untuk selebihnya ilegal,” tegas H. Agus sembari memperlihatkan data dari BPMPTSP Jabar.

Pihaknya menyayangkan sikap Pemprov Jabar maupun aparat berwenang yang terkesan tidak melakukan tindakan hukum.

“Di purwakarta di nilai sangat marak penambang ilegal di Purwakarta, namun Pemprov Jabar yakni Satpol PP maupun aparat berwenang terkesan melakukan pembiaran pelanggaran hukum. Dugaan saya, jangan-jangan ada pungli oleh oknum tertentu hingga aktivitas pertambangan ilegal bisa beroperasi dan berproduksi,” kata H. Agus kepada awak media di Purwakarta, Senin (6/1/2020).

Menurutnya, dampak dari aktivitas pertambangan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, pertambangan ilegal juga berpotensi merugikan negara yang sangat besar.

“Kerugiannya sangat besar, kerusakan lingkungan maupun potensi kerugian negara dari penerimaan pajak. Pemerintah Provinsi/Daerah (Pemda) semestinya menjadi pihak yang bisa lebih aktif dalam melakukan pencegahan dan penindakan,” ucapnya.

lebih lanjut ,Bahkan, Kerugian akibat pertambangan ilegal ini akan dirasakan langsung oleh daerah yang bersangkutan. “Secara khususnya kerugiannya akan menyangkut sejumlah isu strategis. Baik dari aspek konservasi, lingkungan, keselamatan kerja maupun aspek ekonomi,” pungkasnya. (red)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *